Angkutan Umum Tak Bisa Seenaknya Lagi di Barito Kuala

Jumat, 30 Desember 2016 00:12 WITA
Angkutan Umum Tak Bisa Seenaknya Lagi di Barito Kuala
Humpro Batola

MARABAHAN - Proses pembatasan angkutan barang, khususnya angkutan darat, di Barito Kuala (Batola) memasuki babak final. DPRD setempat telah mengetok persetujuan Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dan Raperda tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang, Kamis (29/12).

Dengan disetujuinya kedua raperda di atas maka pembatasan angkutan barang dipastikan dalam waktu segera akan diberlakukan di wilayah Batola. Selain menyetujui Raperda Analisis Dampak Lalu Lintas dan Raperda Pengawasan Muatan Angkutan Barang, DPRD Batola dalam Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Anis Ridwan ini juga menyetujui Raperda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

Selain itu DPRD juga menyetujui 2 raperda dari inisiatif mereka yakni Raperda tentang Perlindungan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar serta Raperda tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Obat Oplosan dan Zat Adiktif Lainnya.

Bupati Batola H Hasanuddin Murad atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya seluruh anggota DPRD Batola yang telah memberikan persetujuan terhadap kelima raperda untuk ditetapkan menjadi perda.

Mantan anggota DPRRI itu mengatakan, dengan ditetapkannya raperda inisiatif DPRD berarti telah memberi jaminan dan pemenuhan hak-hak dasar fakir miskin dan anak terlantar sekaligus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan, pemberdayaan, dan penanganan fakir miskin serta anak terlantar yang diharapkan dapat mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Batola.

Demikian pula terhadap persetujuan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Obat Oplosan, dan Zat Adiktif Lainnya diharapkan bermanfaat dalam melindungi masa depan generasi muda serta tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat Batola yang dikenal agamis.
 
Khusus yang berkenaan dengan persetujuan raperda yang diajukan eksekutif tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengawasan Muatan Angkutan Barang, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, mantan Dosen Fakultas ULM Banjarmasin itu mengharapkan, semakin memaksimalkan capaian kinerja jajaran Pemkab Batola terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus menjadi peluang dalam meraih pendapatan asli daerah.

Di samping, dapat menjadi piranti legal guna pengendalian terhadap dampak negatif sehingga menjadi alat kontrol dan penyeimbang terhadap dinamika prilaku dan pola hidup masyarakat yang saat ini bergerak cepat dan dinamis. (Humpro Batola)

Editor: Pemkab Barito Kuala
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
4422 articles 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2019
Atas